Pemkab Bombana Perkuat Kolaborasi Bersama BKKBN Sultra Tekan Angka Stunting

INFOBOMBANA. COM, RUMBIA– Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam proses percepatan penurunan angka Stunting. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui pertemuan teknis atau technical assistant di Aula Kantor DPPKB Bombana, Rabu (17/7/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Bombana dan dihadiri 25 anggota TPPS serta 2 Orang perwakilan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Bombana. Pertemuan tersebut dalam rangka menguatkan koordinasi dan sinergi berbagai pihak dalam upaya penurunan angka Stunting di Kabupaten Bombana.

Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala DPPKB Bombana, Pihak Bappeda, Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas PMD sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi peran aktif dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

“Melalui kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat, kita bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Bombana dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Pj Bupati Bombana pula mengatakan bahwa persoalan stunting sangat penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Olehnya itu, tambah Edy, diperlukan strategi serta program lintas sektor yang dapat dilaksanakan secara terencana di segala bidang.

Sementara itu, perwakilan BKKBN Program Manager Satgas Stunting Sultra.Ardiansyah Panday mengatakan, pertemuan teknis tersebut diharapkan memenuhi target kedepannya, sesuai dengan arahan bapak presiden RI pada bulan Mei mengeluarkan surat nomor 400 tahun 2024 tentang intervensi serentak.

Dijelaskan Ardiansyah, intervensi stunting serentak angka panjang sangat perlu untuk dikerjakan sebagai target indonesia emas di tahun 2045. Artinya, semua upaya yang sudah dilakukan dari berbagai instansi terkait contohnya dengan upaya gemar makan ikan, tablet tambah darah, makanan tambahan, gerobak dahsyat.

Senada dengan itu, Kepala DPPKB Bombana, Abdul Azis menambahkan tentang proses pengukuran serentak di ranah posyandu/puskesmas dilakukan dengan menggunakan data EPPGBM (Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang menjadi data basis pengukuran angka prevalensi stunting.

“Kemungkinkan pengukuran angka stunting akan kembali menggunakan survei SKI, dimana, hasil survei SKI di tahun 2023 di Sultra menunjukkan kenaikan angka prevalensi stunting. Olehnya itu, perlu pengawalan pengawasan dari semua pihak terkait, dan kita akan fokus mengejar cakupan terget posyandu kita pada bulan Agustus mendatang,” ujar Abdul Asis.

Abdul Asis menambahkan, adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya pertemuan tersebut yaitu membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan upaya meningkatkan partisipasi posyandu serta sinergitas sektor harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten Bombana dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

Selanjutnya, merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan Stunting serta mereview pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Bombana.

Kemudian, pembuatan peraturan bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengalokasian dan pelaksanaan anggaran alokasi dana desa di kabupaten bombana tahun 2024. Dan Dinas PMD Kabupaten Bombana berinovasi agar pemerintah desa bisa berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke posyandu.Jika kemudian partisipasi masyarakat di atas 95℅ maka,

Terakhir, pengukuran serentak di posyandu/puskesmas menggunakan data EPPGBM (Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan menjadi data basis pengukuran angka prevalensi stunting.(PPID/Kom)