Pj. Bupati Bombana Hadiri Kegiatan LHP-BPK di JCC Senayan Jakarta

INFOBOMBANAN. COM, JAKARTA– Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto turut hadir dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas pertanggungjawaban Keuangan negara. Acara tersebut digelar di Jakarta Covention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pertemuan tetsebut dihadiri langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Acara ini pun dihelat dengan mengusung tema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas” .

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden pula mengapresiasi kinerja BPK atas dedikasi mereka dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara.

“Kita wajib memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Presiden Jokowi

Sementara itu, Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, menyampaikan hasil pemeriksaan BPK-RI mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Selaras dengan tema menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Pj. Bupati Bombana menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan negara guna memastikan bahwa setiap pengeluaran publik dilakukan dengan tepat dan sesuai peraturan. Pj. Bupati Edy pula menegaskan komitmen pemerintah daerahnya untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam setiap kegiatan administratif.

Melalui pertemuan tersebut Pj. Bupati Bombana berkomitmen kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan diharapkan dapat segera diambil guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sebagai tambahan informasi, acara tersebut dihadiri berbagai pejabat tinggi negara, termasuk para gubernur, walikota, dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi landasan untuk perbaikan dan perubahan strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seiring dengan upaya menuju tata kelola yang lebih baik. (PPID/Kom/red)