infobombana.com

Informasi Terkini dan Inspirasi

DPRD dan Pemkab Bombana Bahas RAPBD Tahun 2024

Jamil infobombana.com

INFOBOMBANA. COM, RUMBIA Sewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana kini duduk bersama membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024, Senin (9/9/2024)

Dalam pembahasan anggaran ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara begantian memasuki ruang rapat. Disana, kalangan OPD membahas skala prioritas anggaran bersama Ketua dan anggota Komisi serta Badan Anggaran. Diskusi pembahasan anggaran itu pun berlangsung cukup alot hingga mencapai waktu dua hari.

Wakil Ketua I (Satu) DPRD Bombana, Ir. Ardi mengatakan, dalam oembahasan rancangan APBD tahun 2024 kali ini, OPD ditekankan agar penggunaan anggaran yang diberikan untuk OPD harus sesuai dengan tujuan keberlanjutan pembangunan dan sesuai dengan mekanisme yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Hal itu yang mesti diketahui oleh teman-teman OPD, apalagii porsi anggaran pada perubahan anggaran ini tidak terlalu banyak, ” ungkap Ardi.

Koordinator Badan Anggaran DPRD Bombana ini juga menambahkan, proses pembahasan anggaran perubahan kali ini dilaksanakan dengan waktu yang cukup terlambat m, yang semestinya harus dipercepat.

“Waktunya sangat mepet, karena sebentar lagi akan dibahas anggaran induk untuk APBD tahun 2025. Harusnya kan APBD perubahan ini dibahas sejak Agustus kemarin, tapi karena ada keterlambatan dari pemerintah provinsi, makanya kami menyesuaikan, ” ujarnya.

Olehnya itu, Ardi berharap kepada seluruh SKPD, setelah penetapan anggaran agar mampu mengelola dan memanfaatkan dengan porsi anggaran yang diberikan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pengelolaan keuangan daerah saat ini dmsudah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Makanya dari sistem ini tidak ada lagi toleransitoleransi, kalau kita manusiawi bisa saja membulatkan, tapi kalau sistem ini tidak ada toleransi, apapun resikonya kalau tidak mencukupi, maka semua akn terkontrol, apalagi saat evaluasi di ranah DPRD itu sudah ada pengawassn dari Korsubgah KPK,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini